PAUD-Anakbermainbelajar----Kita sudah sering mendengar tentang pentingnya Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bahkan hal ini sudah lama semenjak pertama kali dicetuskannya akreditasi lembaga dan satuan PAUD dan PNF di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pada pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut menurut pasal 60 ayat 4 oleh Peraturan Pemerintah.
Pertanyaan mengapa akreditasi penting dapat dijawab dengan alasan karena semua pihak berkepentingan dengan akreditasi sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing. Kepentingannya adalah sama, yaitu peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan bermutu diharakan menghasilkan generasi pemimpin masa depan yang berkualitas. BAN PAUD dan PNF sendiri sebagai pelaksana akreditasi PAUD, bertugas menyiapkan dan kebijakan dan mekanisme akreditasi serta membuat panduan teknis sebagai pedoman teknis pelaksanaan penilaian akreditasi. BAN PAUD dan PNF merupakan lembaga mandiri yang bertugas untuk melaksanakan akreditasi PAUD dan PNF. Selanjutnya, BAN PAUD dan PNF melaporkan hasil akreditasi kepada pemerintah sebagi referensi pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang.
Artikel di media Online Pikiran Rakyat tanggal 26 Januari 2020 memuat statement Mendikbud yang menggelitik. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyatakan, “Sekarang re-akreditasi sifatnya sukarela, artinya bagi yang siap naik akreditasi, misalnya dari akreditasi B ke A maka dia yang akan diprioritaskan, jadi sifatnya adalah sukarela". Kita belum memahami apa yang menjadi alasan Mendikbud menyatakan hal tersebut? Apa dampaknya terhadap akreditasi satuan pendidikan, termasuk untuk PAUD? Masih pentingkah akreditasi untuk satuan PAUD?
Jumlah PAUD di negeri ini berdasarkan https://referensi.data.kemdikbud.go.id/ tanggal 28 Mei 2020 mencapai 233.646 satuan, terdiri dari TK/RA (123.705 satuan), KB (84.716 satuan), TPA (2.952 satuan), dan SPS (22.273 satuan). Dari keselurahan data jumlah PAUD tersebut, sebanyak 4.669 pada semua layanan atau sekitar 2,00% diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu, siapakah pemilik 98% satuan PAUD lainnya? Jawabnya, masyarakatlah pemiliknya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah organisasi masyarakat, yayasan, perorangan, ataupun warga pada umumnya.
Pada 2015, Indonesia bersama 189 negara lainnya turut menyepakati Deklarasi MDGs. Pertimbangannya, tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia. Yakni, menyejahterakan rakyat sekaligus kesejahteraan masyarakat global. Untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam kebijakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Pada 2016, MDGs dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk masa lima belas tahun mendatang (2016-2030). SDGs berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Goals ke-4 adalah pendidikan berkualitas yang dijabarkan dalam sasaran pembangunan. Isinya menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Berdasarkan hal di atas, pendidikan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era SDGs.
Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian tujuan dan sasaran lainnya, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. PAUD sebagai fundamental pendidikan yang menjadi pondasi awal kualitas perkembangan anak sangat penting untuk mendasari pendidikan selanjutnya, termasuk peningkatan IPM.
Hal yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini pada SDGs terdapat pada Sasaran 4.2. Dikatakan bahwa pada 2030, semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen Indonesia pada forum PBB ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 yang menegaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, pasal 60 (1) menyatakan, “Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.” Kemudian ayat (2); “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” Untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau kriteria lain yang ditentukan oleh pemerintah, maka pemerintah melakukannya melalui akreditasi.
Akreditasi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidikan tersebut layak untuk diakses masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah memilih lembaga yang berkualitas. Kondisi empiris saat ini menunjukkan bahwa banyaknya lembaga pendidikan anak usia dini yang bergerak ke arah industrialisasi pendidikan dan lebih menekankan pada keuntungan. Bahkan ada juga yang meninggalkan jati diri bangsa. Sebagian lagi hanya mengejar kemampuan tertentu sesuai permintaan pasar. Contohnya, CALISTUNG, tanpa melihat prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini.
Masyarakat (orang tua) yang tidak tahu tentang prinsip pembelajaran anak usia dini seringkali terjebak dengan brand tertentu, fasilitas, bahkan terkadang karena merasa lebih keren jika bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Indonesia. Inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini di dunia pendidikan anak usia dini. Beberapa dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi mitra PAUD, dan pengelola PAUD telah mensuarakan hal ini. Bahkan berkirim surat resmi kapada Kemendikbud, meski sampai saat ini belum ada solusinya. Dari kondisi tersebut penulis memahami akreditasi menjadi mekanisme yang efektif bagi pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang ada di masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sehingga untuk satuan PAUD akreditasi bukanlah bersifat sukarela, tetapi kewajiban. Hal penting dilakukan agar masyarakat terlindungi dari para penyelenggara pendidikan yang sifatnya hanya mementingkan keuntungan semata.
Secara empiris selama lebih dari 30 tahun NAEYC telah melaksanakan akreditasi dan menetapkan standar untuk satuan pendidikan anak usia dini. Akreditasi NAEYC membantu orang tua menemukan pengalaman anak usia dini terbaik untuk anak-anak mereka. Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Kecil (NAEYC) adalah asosiasi nirlaba terbesar di Amerika Serikat yang mewakili pendidikan anak usia dini. NAEYC telah menetapkan 10 standar untuk program anak usia dini yang dapat membantu keluarga membuat pilihan yang tepat ketika mereka mencari pusat penitipan anak, prasekolah, atau taman kanak-kanak. Standar dan kriteria juga merupakan dasar dari sistem Akreditasi NAEYC untuk program anak usia dini. Untuk mendapatkan akreditasi, program harus memenuhi semua 10 standar. Standar ini antara lain adalah hubungan (hubungan antara semua anak dan orang dewasa); pengajaran; kurikulum; penilaian kemajuan anak; kesehatan; kompetensi staf, persiapan, dan dukungan; keluarga; hubungan masyarakat; lingkungan fisik; kepemimpinan dan manajemen.
Praktek baik akreditasi untuk pendidikan anak usia dini di beberapa negara antara lain adalah: Filipina mensyaratkan kepatuhan 75% dari 7 domain untuk memenuhi syarat pemberian pengakuan akreditasi; India mewajibkan setiap ECCE untuk diakreditasi, kerangka kerja 8 standar yang ditetapkan untuk evaluasi dan jaminan kualitas; di US, dewan untuk akreditasi program pembelajaran awal NAEYC mengawasi keputusan akreditasi dengan menentukan, meninjau, dan mengawasi standar dan kebijakan akreditasi. NAEYC mengesahkan fasilitas berbasis sekolah atau pusat yang melayani anak-anak usia 0-8 (bayi, balita/dua-anak, anak-anak prasekolah, TK dan/atau sebelum dan setelah perawatan sekolah); di Singapura hasil penilaian akan menentukan standar kualitas prasekolah. Prasekolah yang mencapai standar kualitas tinggi kemudian dapat mengajukan akreditasi; di Australia mempublikasikan hasil penilaian terakhir pada daftar nasional.
Mencermati pengalaman di atas, maka bisa kita lihat bahwa sejumlah negara di dunia memiliki tiga langkah untuk penjaminan kualitas pendidikan anak usia dini, yaitu: menetapkan standar dan pedoman yang menentukan kualitas; pedoman pendaftaran dan pemberian izin oleh otoritas setempat kepada penyedia layanan anak usia dini; dan memenuhi seperangkat standar minimum yang wajib untuk mendapatkan lisensi/izin/akreditasi.
BAN PAUD DAN PNF sebagai lembaga mandiri yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengakreditasi satuan PAUD dan PNF mulai 2019 terus-menerus membenahi bisnis proses akreditasi. Perbaikan dilakukan mulai dari penyediaan instrumen akreditasi yang pada awalnya dianggap menilai unsur compliance disempurnakan agar dapat menilai performance, peningkatan kompetensi asesor yang bertugas, sistem aplikasi akreditasi termasuk menyiapkan dashboard monitoring, serta mekanisme akreditasi yang melibatkan stakeholder lainnya untuk menjamin data pendidikan terintegrasi dan valid dalam satu data Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni menyediakan informasi bagi masyarakat untuk memilih layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Apa yang telah dilakukan BAN PAUD DAN PNF dalam rangka mendukung peran pemerintah untuk membantu keluarga membuat pilihan yang tepat ketika mencari layanan PAUD. Hal itu juga sejalan dengan amanah UU SISDIKNAS maupun komitmen pemerintah pada SDGs. Bukankah pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak-anak Indonesia dari salah pengasuhan pada pendidikan anak usia dini? Untuk itulah akreditasi seharusnya tidak bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban setiap satuan PAUD yang berada di wilayah hukum Indonesia. Kita semua percaya jika ada peran serta pemerintah, masyarakat dan keluarga bisa bersama mewujudkan mimpi satuan PAUD yang berkualitas untuk seluruh anak Indonesia.
Artikel Ditulis Oleh : Dr. Irma Yuliantina,M.Pd
Sumber :
Dirangkum dan disarikan dari: https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/. Dengan perubahan dan penambahan seperlunya !.
Akhmad Solihin 11.07.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia
INILAH PENTINGNYA AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD-Anakbermainbelajar---Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Panduan Tutorial Pengisian dokumen 8 standar ke aplikasi Sispena ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Lembaga untuk menggunakan Aplikasi Sispena 3.1 (Sistem Penilaian Akreditasi PAUD dan PNF) dengan baik. Sispena 3.1 PAUD dan PNF adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan syarat komputer PC atau Laptop yang dimiliki bisa terhubung dengan internet. Lembaga juga harus memiliki NPSN dan mengisi serta melengkapi data Dapodiknya.
Cara pengisian EDS lembaga untuk PAUD dan PNF Dikmas PKBM terbaru tahun 2021 melalui langkah-langkah yang telah ditentukan dengan mengakses atau menggunakan aplikasi Sispena 3.1 dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF tahun 2021
Perangkat akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021 ini telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepmendikbud Nomor 71 / 2021 Tentang Perangkat Akreditasi. Sosialisasi tentang Perangkat Akreditasi ini telah dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF
Adapun sasaran akreditasi tahap 1 di tahun 2021 ini adalah bagi satuan yang belum terakreditasi. Bagi provinsi dengan sasaran yang tidak memenuhi kuota, dapat melakukan reakreditasi sebagai pemenuhan kuota sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran akreditasi tahap 2 tahun 2021 adalah satuan yang telah ditentukan melalui pengambilan sampel rapor mutu pendidikan per Kab/Kota.
Pengisian Dokumen Akreditasi PAUD dan PNF Melalui Sispena
Lembaga PAUD dan PNF yang akan mengajukan akreditasi untuk tahun 2021 ini dapat mendaftarkan satuan dan lembaganya melalui aplikasi sispena pada tautan atau link : https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena
Anda dapat melakukan pencarian, penelusuran tautan tersebut melalui Google searching :
Selanjutnya anda akan diarahkan pada aplikasi sispena login, untuk masuk keaplikasi sispena dengan cara mengisikan user name dan Password lembaga satuan PAUD dan PNF.
Setelah berhasil login, kita akan diarahkan pada menu Dashboard, perhatikan apakah data satuan yang kita miliki sudah benar. Selanjutnya silakan klik Input PPA pada menu EDS-PA.
Aplikasi Sispena 3.1 Akreditasi PAUD dan PNF
Isikan prasyarat akreditasi dengan mengklik tombol pada menu prasyarat akreditasi yang berjumlah 5 buah. Silakan upload dan isikan dokumen yang dimintakan dalam prasyarat akreditasi tersebut. Di sini anda harus mengisi semua prasyarat yang diminta, sebelum bisa melanjutkan pengisian dokumen pada tiap-tiap butir dari instrumen 8 delapan Standar Akreditasi.
Jika semua prasyarat akreditasi telah terisi dengan baik, maka menu dan poin isian pada butir-butir standar 8 akreditas akan terbuka. Selanjutnya silakan anda lanjutkan dengan mengisi, mencontreng, dan mengupload dokumen serta memberikan catatan pada kolom catatan dari masing-masing butir isian akreditasi tersebut.
(*Catatan penting :
- Dokumen yang diupload harus berbentuk PDF dengan besar file maksimal 2 MB.
- Lengkapi dan singkronkan isian data dapodik anda sebelum mengajukan dan mengisikan Akreditasi.
- Pengisian dan Upload dokumen berhasil jika tombol poin telah berubah warna menjadi hijau, kecuali pada sebagian data yang terintegrasi dengan dapodik yang tidak bisa ditarik datanya, tetap berwarna biru.
Download Panduan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021 di sini !!
Untuk memudahkan pengisian dokumen 8 standar dan prasarat akreditasi, selengkapnya, dapat dilihat contoh pengisian akreditasi BAN PAUD dan PNF melalui aplikasi sispena 3.1 terbaru tahun 2021 pada video berikut ini :
Lihat Tutorial Via YouTube
LINK LOGIN SISPENA :
https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena/login
Download Panduan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021 di sini !!
Demikian pedoman dan cara pengisian Dokumen 8 Standar Akreditasi melalui aplikasi Sispena 3.1 BAN PAUD dan PNF yang dapat Admint bagikan pada blog PAUD-Anakbermainbelajar ini, Semoga bermanfaat. Semangat Akreditasi. Semoga sukses selalu. Terimakasih.
Akhmad Solihin 13.33.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia
CARA PENGISIAN DOKUMEN AKREDITASI PAUD DI SISPENA 3.1 TAHUN 2021
PAUD-Anakbermainbelajar-----Kelulusan siswa atau peserta didik Pendidikan anak usia dini dan Taman Kanak-kanak, diberikan surat keterangan tentang peserta didik yang telah selesai melaksanakan kegiatan pembembelajarannya. Kegiatan perpisahan kelulusan anak PAUD TK telah dekat, segala persiapan sudah dilakukan termasuk administrasi tanda kelulusan anak seperti Ijasah dan surat keterangan. Tapi yang sering jadi masalah adalah ijazah yang tidak kelar-kelar penulisannya, bahkan masih ada yang dalam proses pencetakan di tempat percetakan ijasah. Padahal harus segera dibagi pada saat kegiatan perpisahan anak di lembaga TK PAUD kita. Karena selain untuk mengetahui kelulusan anak, juga sebagai pelengkap administrasi saat orang tua mendaftarkan anak memasuki sekolah dasar.
Karena itu, untuk mengantisipasi jika terjadi keterlambatan ijasah yang akan dibagi pada orang tua anak, perlu kiranya kita membuat surat keterangan lulus bagi Anak PAUD dan TK kita. Isinya menerangkan bahwa anak didik yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dan dinyatakan lulus oleh lembaga satuan pendidikan TK dan PAUD yang akan mengeluarkan ijasah kelulusan anak.
Sedikit berbeda dengan surat atau keterangan lulus TK-PAUD pada masa Normal, dimasa Pandemi Covid-19 ini perlu adanya penjelasan keterangan tentang pembelajaran terkait dengan sistem Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.
Adapu hal-hal yang harus dimuat dalam surat keterangan lulus pada anak PAUD dan TK Pada masa Pandemi Covid-19 ini, sekurang-kurangnya adalah :
Judul Surat keterangan lulus anak dengan nomor surat dari lembaga yang bersangkutan
Pernyataan kepala sekolah/ yayasan yang bersangkutan
Data diri anak/peserta didik
Keterangan lulus/ tidak lulus dari peserta didik
Satuan pendidikan anak usia dini / TK,
Tahun pelajaran yang sedang berjalan saat kelulusan anak peserta didik
Keterangan telah lulus dalam pembelajaran daring dan luring dimasa pandemi Covid-19
Nama kota dan tanggal
Tanda tangan kepala sekolah atau yayasan lembaga TK/PAUD.
Ini dapat dilihat dalam contoh surat keterangan lulus anak Taman Kanak-kanak atau PAUD (Pendidikan Anak Usia dini) yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah Dasar SD di tempatnya.
Contoh surat PAUD, Surat Kelulusan PAUD, IJASAH TK Pada Masa Pandemi Covid-19
Surat keterangan lulus tersebut dapat diberikan pada saat kegiatan perpisahan sekolah untuk anak-anak TK/PAUD. Baik sebagai keterangan sementara pengganti ijazah atau keterangan bahwa anak yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh lembaga yang bersangkutan.
https://paud-anakbermainbelajar.blogspot.com/
Demikian mengenai contoh surat keterangan lulus pada lembaga PAUD dan TK Pada masa Pandemi Covid-19, yang admint blog PAUD-Anakbermainbelajar bagikan, untuk diberikan kepada anak peserta didik dan orang tua sebagai salah satu prasyarat masuk Sekolah Dasar SD. Semoga bermanfaat, Terimakasih. Sukses selalu PAUD Indonesia.
CONTOH SURAT KETERANGAN LULUS PAUD - TK DI MASA PANDEMI COVID-19
PAUD-Anakbermainbelajar----Seyogyanya Pendidikan Anak Usia Dini, diarahkan untuk membentuk anak yang berkembang dengan baik sesuai standar perkembangan anak. Anak diharapkan memiliki perkembangan kecerdasan Intelektual dan emosional dengan mental dan spritual yang baik, hingga mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosialnya. Tetapi kadang kita menemukan ada anak yang sejak kecil lebih senang menyendiri dari pada bermain bersama teman-temannya. Pada kasus dimana anak memiliki watak cenderung pemalu, kecendrungan untuk menyendiri akan lebih besar dibandingkan dengan teman-teman seusianya.
Berdasarkan hasil pengamatan para ahli praktisi perkembangan anak, tipe anak dalam kategori karakter seperti ini sebenarnya sangat ingin bergaul dengan orang lain, tetapi dia merasa takut berteman dengan teman-teman yang lebih aktif dan cenderung liar menurut dia. Akhirnya dia memilih untuk bermain sendiri.
Pada anak usia dini yang kurang mampu bersosialisasi dalam proses tumbuh-kembangnya juga merasa lebih senang menyendiri. Jika kemampuan besosialisasi anak menurun secara alamiah, anak memiliki kecendrungan autisme.
Kemampuan bersosialisasi anak juga akan berkurang secara tidak alamiah karena kurang dukungan dari orangtua atau bisa juga karena Pendidikan dan pola Asuh di lembaga PAUD Tertentu yang telah merusak kerja otak anak secara berlebihan, sehingga dia kekurangan rangsangan sosial.
Pada kasus anak yang lebih senang menyendiri, sangat besar kemungkinan dia akan mengalami kecanduan perangkat digital (gedget). Hal ini terjadi karena dia menganggap perangkat digital seperti komputer dan smartphone sebagai teman terbaiknya. Anak juga akan semakin sering menyendiri jika mengalami kecanduan perangkat digital ini. Dalam kasus yang lebih parah, anak bahkan tidak keluar rumah sama sekali dan tidak mau bergaul dengan orang lain.
Jadi, jika kita melihat anak lebih senang menyendiri, maka sebaiknya kita membantunya dengan cara-cara yang positif. Jika anak cenderung pemalu, sangat penting agar kita menghargai upayanya untuk berteman dengan teman-teman yang cocok dengannya dan juga menyemangati anak dengan lembut dari pada mengomelinya. Pada kasus anak yang pemalu, kemampuan bersosialisasinya akan berkembang jika dia merasa aman dengan lingkungannya dan bisa bermain secara aktif dengan teman-temannya.
Dalam kasus kurangnya kemampuan bersosialisasi pada anak akibat pola pengasuhan anak yang tidak sesuai, kita harus lebih memperhatikan kekurangan waktu kita bersamanya. Berikanlah waktu kebersamaan keluarga yang berkualitas pada anak. Sangat efektif jika kita meluangkan waktu bersama anak di rumah dengan memasak bersama atau jalan-jalan ke suatu tempat di dekat rumah dan mengobrol empat mata dengannya.
Kita harus memulihkan gejala anak penyendiri melalui perawatan yang aktif sejak kecil pada anak yang kemampuan bersosialisasinya kurang secara alamiah, atau dengan kata lain, memiliki kecendrungan autisme. Selain itu, kita harus lebih menjauhkan anak dari kecendrungan autisme akibat penggunaan perangkat digital. Anak ini memiliki gejala kecanduan yang ekstrim pada beberapa jenis stimulus yang disukainya. Jika perangkat digital termasuk di antaranya, akan sangat sulit bagi kita untuk memutusnya dari pengaruh perangkat itu.
Oleh karena itu, disarankan agar kita memperkenalkan gedget selambat mungkin pada anak yang memiliki kecendrungan autisme. dan yang paling penting agar anak mendapatkan perhatian dan bantuan berkualitas dari orangtua dan kepedulian pihak lembaga dan sekolah dimana anak mengikuti program PAUD tersebut. Dengan kepedulian dan perhatian dari lingkungan sosial dan keluarganya diharapkan anak lebih memilih keluarga dan teman-teman di sekitarnya sebagai sahabat, dari pada perangkat digital Gedget yang berbahaya untuk perkembangan mentalnya.
Demikian tentang penyebab anak PAUD senang menyendiri dan cara mengatasinya, semoga artikel singkat ini bermanfaat, terimakasih sudah berkunjung kembali di blog PAUD-Anakbermainbelajar ini, semoga sukses selalu. Wassalam.
Sumber Gambar : Pixabay.com
Artikel ini telah tayang di Blog PAUD-Anakbermainbelajar dengan judul "Inilah Penyebab Anak PAUD Senang Menyendiri dan Cara Mengatasinya",. Klik Link untuk baca: https://paud-anakbermainbelajar.blogspot.com/2021/04/inilah-penyebab-anak-paud-senang.html.
Akhmad Solihin 10.22.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia
INILAH PENYEBAB ANAK PAUD SENANG MENYENDIRI DAN CARA MENGATASINYA
PAUD-Anakbermainbelajar---Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui Sekretariat Jenderal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Menyelenggarakan Program Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang PAUD dan Sekolah Dasar yang ditayangkan di TV Edukasi, tanggal 26 s.d. 30 April 2021.
Saluran Penayangan TV Edukasi
Adapun Saluran Penayangan TV Edukasi dapat diikuti dan dilihat melalui saluran-saluran yang meliputi :
1. Satelit
Telkom Merah Putih
Freq.Rx: 4.125 MHz
Symbrate: 5.500 ksps
Transporder: 11 Vertical
Video PID: 512
Audio PID: 335
2. OTT
-Vidio.com | https://www.vidio.com/live/6838-tv-edukasi
-UseeTV| https://www.useetv.com/livetv/tvedukasi
-XL Home
-Maxstream Telkomsel (VOD)
-Migo.io (VOD)
3. Jaringan/ Kabel
Lifemedia (Jakarta & Jogja).
4. Lokal
-DAAITV
-TVKU Semarang
-Batik TV Pekalongan
-Toba TV
-UseeTV on Demand
5. Penayangan Ulang BDR Sekolah Dasar via:
YouTube :Televisi Edukasi& RumahBelajarKemdikbud
Video : https://www.vidio.com/@tv_edukasi.
Kegiatan Program Belajar Dari Rumah (BDR), melalui TV Edukasi yang dikembangkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan dapat membantu kegiatan belajar Peserta didik atau siswa mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) kelas I - 6 Sederajat, dimasa-masa Pandemi Covid-19 ini.
PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH (BDB) MELALUI TV EDUKASI KEMDIKBUD 2021
PAUD-Anakbermainbelajar-----Anak berkembang dan mengalami berbagai pertumbuhan di berbagai aspek phisik dan phisikisnya. Pemahaman anak terhadap agama di lingkungannya, juga mempengaruhi kemampuannya untuk berkembang sesuai dengan jiwa keagamaan pada diri anak tersebut. Di sekolah maupun di rumah, peran orang tua dan guru sangat menentukan, sejauh mana anak menerima dengan kemampuan dan perkembangan pikiran merek tentang konsep agama dan Ketuhanan sesuai dengan agama yang mereka anut.
A.Pengertian Ilmu Jiwa Agama
Ilmu jiwa agama atau psikologi agama berasal dari kata ilmu (logos) dan agama. Yang dimaksud dengan ilmu yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah (metode ilmiah), dimulai dengan berfikir rasional, teoritis dan dibuktikan berdasarkan kenyataan di lapangan (empiris). Pengertian Jiwa (psyche) adalah gejala-gejala jiwa yang nampak dalam bentuk perilaku. Gejala jiwa tersebut misalnya berfikir, perasaan (emosi), sikap, minat, motivasi, perhatian, tanggapan, dan lain sebagainya. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Penelaahan tersebut merupakan kajian empiris. Agama adalah mempercayai adanya kekuatan kodrat yang maha mengatasi , menguasai, menciptakan dan mengawasi alam semesta dan yang telah menganugrahkan manusia suatu watak rohani, supaya manusia dapat hidup abadi sesudah mati (N. Razak, 1981). Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya, sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh ajaran yang dibawa para Rasul yang berlaku adalah agama yang dibawa nabi terakhir yaitu nabi Muhammad SAW seperti tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang shohih berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kesejahteraan ummat manusia di dunia dan di akhirat.
Ilmu jiwa agama mempelajari manusia dengan pendiriannya terhadap terhadap agama, atau manusia beragama yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya, seperti pengaruh iman dengan tingkah laku manusia, pengalaman keagamaan, hukum-hukum umum yang menerangkan mekanisme tingkah laku manusia, kepribadian seseorang yang beragama dan gejala empiris lain dari kehidupan orang yang beragama. Obyek psikologi agama adalah gejala kehidupan beragama yang dapat dihayati atau yang dapat diamati secara manusiawi, yaitu antara lain, cara berhubungan dengan Allah, penyerahan diri kepada Allah, motivasi, pikiran, perasaan dan yang berhubungan dengan perilaku keagamaan. Psikologi agama tidak memperlajari tentang zat Allah, wahyu, malaikat, jin, setan, roh dan semua konsep kerohanian yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra.
Berbicara perkembangan jiwa agama pada seseorang pada umumnya ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, maka pada masa dewasanya nanti, ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang di waktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama, misalnya ibu-bapaknya orang yang tahu beragama, lingkungan sosial dan teman-temannya juga hidup menjalankan agama, ditambah pula dengan pendidikan agama, secara sengaja di rumah, sekolah dan masyarakat. Maka orang-orang itu akan dengan sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, takut melangkahi larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup beragama.
B. Perkembangan Jiwa Anak Umur 1 - 12 tahun
1. Masa Balita (1-5 tahun )
Pada masa ini anak mulai mengembangkan dirinya mengenal dan menguasai sekelilingnya dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Anak mulai berkhayal; kursi digunakan sebagai mobil-mobilan, sapu sebagai kuda-kudaan.
b. Anak mulai meniru sikap perilaku orang lain, meniru tangis orang, meniru orang menyanyi, menari, sering dikatakan anak sedang lucu-lucunya.
c. Ia mulai dapat membedakan dan membandingkan ukuran, keindahan/kebagusan : Yang kecil, lebih kecil dan terkecil. Yang indah, lebih indah dan terindah
d. Anak mulai mengerti batasan-batasan yang diberikan oleh orang lain (boleh tidak, baik buruk dan sebagainya).
e. Anak kemudian masuk dalam masa bertanya: Apa ini ? Apa itu, mengapa, bagaimana. Meskipun sudah dijelaskan masih bertanya terus. Suka menagih janji yang tidak ditepati.
f. Anak berpusat pada akunya (egosentrik).
g. Mengaggap semua barang menjadi miliknya, minta selalu diperhatikan dan dilayani. Mementingkan diri sendiri tidak mau mengalah, suka merebut. Masa ini disebut juga masa bandel, masa kemratu-ratu (seperti ratu), masa krisis, karena pendiriannya sukar dipeggang, berubah-ubah dan suka menentang. Secara tidak sadar tidak mau mandi pada waktunya, dan bermain pada saat tidur siang. Dikenal sebagai masa persiapan masuk sekolah.
h. Perkembangan berikutnya, anak tidak sabar menunggu pelaksanaan janji, misalnya masalah pemberian hadiah, ajak pergi piknik, ia akan menanyakan kapan dan selalu menagih.
i. anak tidak terlalu menghiraukan pertentangan dan seolah-olah tidak ada dendam, habis berkelahi langsung berdamai.
2. Masa Anak Memiliki Perasaan Tajam/Intuisi (5-7 tahun)
Pada masa ini anak memiliki perasaan tajam atau intuisi di usia 5-7 tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Bahasa sosial mulai berkembang, ia sudah mampu berbicara dengan ibunya, temannya, bahkan dengan bonekanya.
b. Bahasa dipergunakan sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain, ia mulai mampu bertanya jawab. Mulai mampu bertanya : Apa itu bu ? Mengapa api panas, dan seterusnya. Tetapi ia mampu menjawab pertanyaan, misalnya : bila ditanya namanya.
c. Khayalan masih terus berkembang
d. Berbicara dengan bonekanya dan senang mendengarkan dongeng, bercerita-cerita khayalan dan bohong-bohongan.
e. Mulai mengerti dan mengenal simbol huruf, angka dan tanda-tanda misalnya 2 = jumlahnya dua
f. Mampu membedakan ukuran, warna yang berlawanan. Besar lawannya kecil.
g. Mulai berfikir logis (wajar), akal dan pikiran sehat mulai berkembang 2+2=4. Pisang 3 buah dibagi kepada 3 temannya.
3. Masa berpikir konkrit (berdasarkan kenyataan 6-12 tahun.
Masa perpikir konkrit ini berdasarkan kenyataan 6-12 tahun dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Mampu bekerja sendiri, melaksanakan dan menyelesaikan kebutuhannya sendiri misalnya memakai baju sendiri, makan sendiri dan seterusnya.
b. Mampu memcahkan masalah, misalnya berusaha memperbaiki mainannya yang rusak, memilih baju.
c. Mulai mampu membedakan sifat-sifat benda, misalnya gula itu manis, kopi pahit, garam asin.
d. Mampu mengolong-golongkan ini rumah, ini taman, laki-laki atau perempuan
e. Mulai memiliki dan mengenal dasar norma peraturan yang berlaku, misalnya bila tidak belajar akan dimarahi ibu.
f. Mulai mampu berdiskusi : mangapa manusia perlu makan, mengapa perlu tidur siang, mengapa bangun harus tepat waktu.
g. Mulai mampu menciptakan suatu kreasi/sesuatu mainan, misalnya : membuat mainan sendiri, membuat mainan melipat-lipat kertas, membuat sesuatu dari tanah liat.
h. Mulai mampu berfikir wajar, menyusun kalimat yang betul, meminta makan pada waktunya. Mengamati dan menanyakan benda-benda sekelilingnya secara teliti. Berfikir secara logis mengapa benda bisa jatuh. Kadang-kadang mempertanyakan kebenaran cerita-cerita/dongeng-dongeng yang pernah didengarnya.
C. Pertumbuhan Jiwa Keagamaan Pada Anak
1. Pengalaman Ketuhanan Bersifat Afektif, Emosional dan Ego -sentris
Pertumbuhan jiwa agama pada diri anak bersamaan dengan kesadaran anak mengenal alam sekitar, yaitu melalui hubungan emosional secara otomatis dengan orang tuanya, anggota keluarga yang lain. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang, kemesraan antara orang tua dan anak-anak menimbulkan proses identifikasi bagi anak, yaitu proses penghayatan dan peniruan secara tidak sepenuhnya disadari anak terhadap perilaku orang tua. Orang tua merupakan tokoh idola bagi anak.
Sehingga apa yang diperbuat orang tua akan ditiru oleh anak. Anak menghayati Tuhan lebih dari sebagai pemuas keinginan dalam khayalan yang bersifat egisentris. Pusat segala sesuatu bagi anak adalah dirinya sendiri, sesuai dengan kepentingan, keinginan dan kebutuhan biologis anak. Anak kalau disuruh berdoa, ia akan berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, misalnya memohon kepada Tuhan agar diberi mainan, makanan, dan kebutuhan biologis yang bersifat kongkret dan sifatnya segera.
Oleh karena itu dalam penanaman keagamaan kepada anak hendaknya ditekankan pada pemuasan kebutuhan afektif. Menanamkan jiwa keagamaan (agama Islam) pada diri anak dengan meningkatkan penghayatan bahwa Tuhan Maha Esa, Maha Pemberi rezeki (makanan, pakaian, dan kenikmatan lain). Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung, Pemberi Rasa Aman dan Tentram, dan Pemuas kebutuhan alam perasaan anak. Penanaman jiwa keagamaan tersebut juga berlaku di sekolah taman kanak-kanak yang dilakukan oleh guru TK. Latihan menghafal doa-doa, ibadah, dan penanaman kegiatan keagamaan yang lain dilakukan dalam rangka menanamkan emosi keagamaan anak. Oleh karena itu orang tua dan guru disekolah harus bersikap sebagai orang yang pengasih, penyayang, pelindung, pemuas kebutuhan emosional anak.
2. Keimanan bersifat magis, Anthropomorphis berkembang kearah Realistis.
Keimanan anak kepada Tuhan belum merupakan keyakinan yang bersifat obyektif, tetapi lebih merupakan bagian dari kehidupan alam perasaan yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang, rasa aman, dan kenikmatan jasmaniah. Tuhan dihayati secara konkret sebagai pelindung, pemberi kasih sayang dan pemberi kekuatan Gaib. Kadang-kadang anak mempercayai seseorang yang mempunyai kekuatan gaib, benda magis, karena mendapatkan dari Tuhan, yang dapat digunakan untuk menangkal bahaya, pembawa ketentraman, pelindung diri, pengasihan, dan lain sebagainya. Anak ingin mempunyai kekuatan seperti mukjizat yang pernah diterima para Nabi dan Rasul yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dan keinginannya yang bersifat egosentris, konkrit dan segera. Anak menginginkan kekuatan dan keistimewaan tersebut tanpa usaha yang ulet dan tabah. Ajaran keimanan yang diberikan orang tua dan guru belum benar-benar dihayati dan belum merupakan bagian dari pusat pemikirannya. Penermaan akan adanya Tuhan dapat menenangkan jiwanya dan menimbulkan kesiapan anak menghadapi tantangan dari lingkungan.
Dengan bertambahnya umur anak, pemikiran anak yang bersifat tradisional konkrit beralih pada nilai wujud atau eksistensi hasil pengamatan. Pemikiran ketuhanan makin menuju pada kebenaran yang diajarkan orang tua dan guru. Pengamatan kepada Tuhan yang tadinya bersifat konkrit emosional menjadi cara menanggapi bahwa Tuhan sebagai pencipta dan Pemelihara. Hubungan dengan Tuhan mulai disertai dengan pemikiran dan logika. Tuhan selain mencipta dirinya juga mencipta alam semesta dan semua isinya, serta melimpahkan rahmatnya kepada semua makhluk. Dengan kepercayaan bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas, dapat menjadikan anak mampu mengadakan hubungan yang harmonis dengan dunia luar. Anak mulai benar-benar beriman dan mulai tertarik bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
Sejalan dengan fungsi kognitif anak, dalam mengamati sesuatu bersifat physiognomis yaitu menganggap sesuatu mempunyai kehidupan spritual denga dilanjutkan dengan personifikasi yaitu memanusiakan seseuatu yang bukan manusia. Kecendrungan personifikasi ini dapat membawa sianak pada tanggapan anthropomorphis terhadap Tuhan. Tuhan diberi ciri seperti manusia. Kalau guru mengatakan Tuhan Maha Melihat, anak akan membayangkan betapa besarnya mata Tuhan. Baru setelah anak mampu berfikir abstrak dan logik anak akan memahami bahwa Tuhan itu tidak dapat ditangkap oleh pancaindra dan tidak mungkin dibayangkan oleh khayalan fikiran.
3. Peribadatan Anak Merupakan Tiruan dan Kebiasaan Yang Kurang Dihayati
Anak yang sebelumnya perhatiannya tertuju pada dirinya, mulai umur 6 - 12 tahun lambat laun mulai tertuju pada dunia luar terutama para orang-orang yang ada disekitarnya. Anak mulai menjadi makhluk sosial, mulai mematuhi aturan-aturan, tata krama, sopan santun dan tata cara bertingkah laku sesuai dengan lingkungan di rumah dan di sekolah. Pada usia 6-12 tahun ini tumbuh sosialisasi, disiplin dan kesadaran moral anak. Dengan penanaman moral agama dan disiplin, perhatian anak pada kehidupan beragama makin kuat. Penanaman keIslaman, imanan, ibadah, syariah, dan akhlak Islam, tidak lagi merupakan khayalan, tetapi merupakan keharusan moral yang dibutuhkan untuk mengekang diri dari perbuatan yang dilarang dan mendorong untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan yang diperintah agama. Tuhan tidak hanya dianggap sebagai pemuasan emosional, tetapi juga sebagai hakim Yang Maha Adil sebagai keharusan dalam kehidupan bermoral. Semua ibadah seperti membaca syahadat, sholat, puasa dan berdoa yang bermula meniru orang tua dan guru lambat laun dilakukan dengan penghayatan dan dilakukan dengan kesungguhan. Pada akhirnya anak beragama, beribadah dan berdoa benar-benar mencari ridho Allah dan akan memohon pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai kesukaran yang dihadapi. Anak akhirnya meyakini bahwa kehidupan yang terbaik adalah orang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan ia akan berusaha menyesuaikan dirinya denga ajaran dan kehendak Allah SWT.
Demikianlah tentang pertumbuhan jiwa keagamaan pada anak. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk memahami perkembangan anak, terutama dari segi pertumbuhan jiwa keagamaan pada anak. Terimakasih sudah berkunjung di blog PAUD_Anakbermainbelajar ini, semoga sukses selalu.
Sumber Gambar: Foto Koleksi Pribadi !
Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber
Referensi :
Jalaluddin. 2012. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers.
John W Santrock, 2007, Perkembangan Anak, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,
Ramayulis. 2002. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.
Santrock, John W. 2007. Perkembangan Anak. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
MENGENAL PERTUMBUHAN JIWA KEAGAMAAN PADA ANAK
PAUD-Anakbermainbelajar-----Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara mendasar bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
Selain itu PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional juga memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal. Jalur Pendidikan formal adalah pendidikan anak usia dini formal; pendidikan dasar; pendidikan menengah; dan pendidikan tinggi. Jalur Pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini nonformal; dan pendidikan kesetaraan.
Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mencakup standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian Pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676. Agar setiap orang mengetahuinya.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
Pertimbangan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, adalah:
Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti;
Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara berkala ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah, melalui penyempurnaan substansi pengaturan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar Standar Nasional Pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap susunan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum, evaluasi hasil belajar Peserta Didik, dan evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga mandiri.
Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponenlain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Penyempurnaan pengaturan mengenai kurikulum dilakukan untuk menjadi landasan bagi upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional dibuat menjadi lebih sederhana. Satuan Pendidikan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan.
Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem Pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan prinsip pedagogi, evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif.
Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga mandiri akan memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan Pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan penyempurnaan melalui penggantian. Penggantian dimaksud dilakukan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.
Download/Unduhan Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional di sini !!
ISI PP NOMOR 57 TAHUN 2021
Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang ditulis ulang oleh admint paud-anakbermainbelajar sebagai sebagai berikut :
Download/Unduhan Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional di sini !!
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
- Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
- Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
- Pemerintah Pusat yang. selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
BAB II
LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
- Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal.
- Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini formal;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah; dan
d. pendidikan tinggi.
3. Jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini nonformal; dan
b. pendidikan kesetaraan.
Pasal 3
1. Standar Nasional Pendidikan mencakup:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian Pendidikan;
e. standar tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiayaan.
2. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 4
- Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
a. tujuan Pendidikan nasional;
b. tingkat perkembangan Peserta Didik;
c. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan
d. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
4. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan:
a. standar isi;
b. standar proses;
c. standar penilaian Pendidikan;
d. standar tenaga kependidikan;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan; dan
g. standar pembiayaan.
5. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai Peserta Didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran.
6. Penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini.
Pasal 5
1. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
a. nilai agama dan moral;
b. fisik motorik;
c. kognitif;
d. bahasa; dan
e. sosial emosional.
Pasal 6
1. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.
2. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.
3. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Standar Isi
Pasal 8
1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
2. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran.
3. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. konsep keilmuan; dan
c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Standar Proses
Pasal 10
1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembelajaran;
b. pelaksanaan pembelajaran; dan
c. penilaian proses pembelajaran.
Pasal 11
1. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:
a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
d. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.
Pasal 12
Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
interaktif;
inspiratif;
menyenangkan;
menantang;
memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.
Pasal 13
Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
Pasal 14
Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
sesama pendidik;
kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
Peserta Didik.
Penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Standar Penilaian Pendidikan
Pasal 16
Standar penilaian Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta Didik.
Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi:
perumusan tujuan penilaian;
pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian;
pelaksanaan penilaian;
pengolahan hasil penilaian; dan
pelaporan hasil penilaian.
Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik.
Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
penilaian formatif; dan
penilaian sumatif.
Pasal 17
Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Pasal 18
Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:
kenaikan kelas; dan
kelulusan dari Satuan Pendidikan.
Penilaian hasil belajar Peserta Didik untuk penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b pada Jenjang Pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:
kelulusan dari mata kuliah; dan
kelulusan dari program studi.
Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada Jenjang Pendidikan tinggi diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Standar Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidik
Pasal 20
Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.
Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kuailifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan:
ijazah; atau
ijazah dan sertifikat keahlian.
Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidik pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah jalur formal;
magister atau magister terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program diploma dan sarjana;
doktor atau doktor terapan untuk pendidik pada Jenjang Pendidikan tinggi program magister dan doktor; dan
magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesi.
Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan nonformal diatur oleh Menteri.
Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik selain yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Paragraf 2
Tenaga Kependidikan Selain Pendidik
Pasal 23
Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjangp roses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di Satuan Pendidikan.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan selain pendidik diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 25
Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.
Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:
menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
ramah terhadap kelestarian lingkungan.
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tersedia pada Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan
Pasal 27
Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif.
Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan.
Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan perencanaan kegiatan Pendidikan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun.
Pasal 29
Pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pasal 30
Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
kepala Satuan Pendidikan;
pemimpin perguruan tinggi;
komite sekolah/madrasah;
Pemerintah Pusat; dan/atau
Pemerintah Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan
Pasal 32
Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:
biaya investasi; dan
biaya operasional.
Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:
investasi lahan;
penyediaan sarana dan prasarana;
penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
modal kerja tetap.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya:
personalia; dan
nonpersonalia.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III
PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 34
Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu Pendidikan.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV
KURIKULUM
Pasal 35
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
standar kompetensi lulusan;
standar isi;
standar proses; dan
standar penilaian Pendidikan.
Pasal 36
Kurikulum terdiri atas:
kerangka dasar kurikulum; dan
struktur kurikulum.
Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.
Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.
Pasal 37
Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri.
Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh Kementerian.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.
Pasal 38
Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan.
Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.
Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.
Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota.
Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
Pasal 39
Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Jenjang Pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
peningkatan iman dan takwa;
peningkatan akhlak mulia;
peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
keragaman potensi daerah dan lingkungan;
tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
tuntutan dunia kerja;
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
agama;
dinamika perkembangan global; dan
persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraan;
bahasa;
matematika;
ilmu pengetahuan alam;
ilmu pengetahuan sosial;
seni dan budaya;
pendidikan jasmani dan olahraga;
keterampilan/kejuruan; dan
muatan lokal.
Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraan; dan
bahasa.
Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:
mata pelajaran/mata kuliah;
modul;
blok; atau
tematik.
BAB V
EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41
Evaluasi meliputi:
evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan
evaluasi sistem Pendidikan.
Bagian Kedua
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik
Pasal 42
Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh pendidik.
Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan; dan
menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
standar penilaian Pendidikan; dan
standar kompetensi lulusan.
Evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peserta Didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Bagian Ketiga
Evaluasi Sistem Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43
Evaluasi sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh:
Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah; dan
lembaga mandiri.
Paragraf 2
Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat
Pasal 44
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan terhadap:
pendidikan anak usia dini;
pendidikan dasar dan menengah; dan
pendidikan tinggi.
Pasal 45
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan:
tingkat capaian perkembangan anak;
tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini;
kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan anak usia dini;
kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan anak usia dini; dan
jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:
profil Pendidikan daerah; dan
profil Pendidikan nasional.
Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan:
peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini; dan
penetapan rapor Pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 46
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh:
Satuan Pendidikan;
program pendidikan kesetaraan;
kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan
Pemerintah Daerah.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan:
efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;
tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
kualitas dan relevansi proses pembelajaran;
kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
asesmen nasional; dan
analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.
Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengukur:
kompetensi Peserta Didik;
kualitas pembelajaran;
kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan.
Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada:
Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal; dan
program pendidikan kesetaraan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.
Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:
profil Satuan Pendidikan;
profil program pendidikan kesetaraan;
profil Pendidikan daerah; dan
profil Pendidikan nasional.
Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan:
peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan
penetapan rapor Pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 47
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 48
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (6) huruf c.
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
pendidikan anak usia dini; dan
pendidikan dasar dan menengah.
Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Lembaga Mandiri
Pasal 49
Evaluasi sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data mengenai Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan program Pendidikan.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh paling sedikit dari profil Pendidikan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
identifikasi akar permasalahan sistem Pendidikan; dan
rekomendasi perbaikan sistem Pendidikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VI
AKREDITASI
Pasal 50
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan.
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh:
Pemerintah Pusat; dan/atau
lembaga mandiri.
Pasal 51
Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
Satuan Pendidikan anak usia dini;
Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah;
program pendidikan kesetaraan;
Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi; dan
program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.
Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapanstatus akreditasi.
Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Dalam hal program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, maka Pemerintah Pusat tidak melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 52
Akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap:
Satuan Pendidikan anak usia dini;
Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah;
program pendidikan kesetaraan; dan
program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.
Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; dan
memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi Pendidikan.
Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata kelola lembaga mandiri diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
SERTIFIKASI
Pasal 53
Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumenijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
Ijazah Jenjang Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
identitas Peserta Didik;
pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir Satuan Pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan
pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
Ijazah Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
identitas Peserta Didik; dan
pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
identitas Peserta Didik;
pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi; dan
daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya.
Pasal 54
Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengahjalur formal setelah lulus uji kesetaraan.
Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembagasertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 56
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 57
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 59
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676. Agar setiap orang mengetahuinya.
Download/Unduhan Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional di sini !!
Demikian isi dan penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional, yang admint blog paud-anakbermainbelajar bagikan, Semoga bermanfaat. Terimakasih.
Akhmad Solihin 08.31.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL
