ANAK PAUD BERMAIN BELAJAR

Home » Posts filed under Hak Anak (KHA)

PAUD-Anakbermainbelajar-----Bunda-Ayah dan guru Pendidik PAUD sekalian, Mungkin banyak dari kita yang pernah membaca sebuah tulisan indah yang ditulis oleh Dorothy Law Nolte, Ph.D di tahun 1972 yang berjudul “Children Live What They Live” yang diterjemahkan menjadi “Anak Belajar Dari Kehidupannya”. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dorothy Law Nolte, Ph.D. ini bahkan hingga saat ini masih relevan dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang bagaimana dan apa yang harus kita buat dalam mendampingi anak-anak kita. Untuk kenangan diakhir tahun 2021 ini, dan mengenang kembali jasa-jasa Dorothy Low Nolte beserta karya-karyanya untuk anak. Berikut akan dikutipkan kembali puisi “Children Live What They Live” baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, walaupun terkadang bahasa terjemahan seringkali terasa tidak pas, tetapi kita coba interpretasi dengan hati dan jiwa untuk anak-anak kita.

Setiap Anak Belajar Dari Lingkungan Di Mana Ia Tinggal

“Children Learn What They Live With”

(Dorothy Low Nolte)

Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan
Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menantang
Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas
Jika anak banyak dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya
Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu
Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah.

Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar
Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa percaya diri
Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai
Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia akan terbiasa menyayangi
Jika anak diperlakukan dengan jujur, dia akan terbiasa melihat kebenaran
Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat keadilan
Jika anak dikerumuni keramahan, ia akan terbiasa berpendirian.

“Sungguh Indah Dunia Ini!”

ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA - DOROTHY

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaka

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia akan belajar keadilan

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, dan persahabatan, Ia belajar menemukan cinta di dalam kehidupan.

(Dorothy)

Puisi di atas adalah beberapa contoh adaftasi dan terjemahan puisi dari Dorothy, yang sering penulis temukan diberbagai media masa, dan forum pertemuan, serta bimbingan diklat pendidikan anak. Ada beberapa perbedaan yang ditemukan dalam tulisan tersebut, tetapi sebagian memang hampir sama secara substansialnya yang mengungkapkan interpretasi puisi Dorothi yang mendeskrifsikan tentang kita memperlakukan anak sehingga menjadi anak yang dapat belajar dalam kehidupannya yang lebih baik dikondisikan oleh orang tua disekitarnya.

Berikut ini adalah adaftasi naskah asli dari tulisan Dorothy yang telah direvisi sendiri oleh penulisnya sebelum tutup usia. Seperti kita ketahui Dorothy adalah penulis, penyair dan pencipta karya sastra yang banyak mengangkat tentang khidupan anak dan lingkungannya.

Children Learn What They Live - (Dorothy Low Nolte)

If children live with criticism, they learn to condemn.

If children live with hostility, they learn to fight.

If children live with fear, they learn to be apprehensive.

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.

If children live with ridicule, they learn to feel shy.

If children live with jealousy, they learn to feel envy.

If children live with shame, they learn to feel guilty.

If children live with encouragement, they learn confidence.

If children live with tolerance, they learn patience.

If children live with praise, they learn appreciation.

If children live with acceptance, they learn to love.

If children live with approval, they learn to like themselves.

If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.

If children live with sharing, they learn generosity.

If children live with honesty, they learn truthfulness.

If children live with fairness, they learn justice.

If children live with kindness and consideration, they learn respect.

If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.

If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

Berikut Translate / terjemahan terdekatnya dalam bahasa Indonesia :

Anak-anak Belajar dari Kehidupannya - (Dorothy Law Nolte)

Jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk

Jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan

Jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memprihatinkan

Jika anak-anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihani diri sendiri

Jika anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu

Jika anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri

Jika anak hidup dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah

Jika anak hidup dengan dorongan, mereka belajar percaya diri

Jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran

Jika anak hidup dengan pujian, mereka belajar apresiasi

Jika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai

Jika anak hidup dengan persetujuan, mereka belajar untuk menyukai diri mereka sendiri

Jika anak-anak hidup dengan pengakuan, mereka belajar itu baik untuk memiliki tujuan

Jika anak hidup dengan berbagi, mereka belajar kemurahan hati

Jika anak hidup dengan kejujuran, mereka belajar kejujuran

Jika anak hidup dengan keadilan, mereka belajar keadilan

Jika anak-anak hidup dengan kebaikan dan pertimbangan, mereka belajar menghormati

Jika anak hidup dengan keamanan, mereka belajar untuk memiliki iman dalam diri mereka dan orang-orang tentang mereka

Jika anak-anak hidup dengan persahabatan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang bagus untuk hidup.

Tentang Dorothy (Biografi)

Berikut adalah Bibiografi dan sejarah singkat kehidupan penulis puisi dan penyair Dorothy Law Nolte.:

Dorothy Law Nolte, Ph.D, seorang penulis puisi pendidikan ini, adalah seorang pendidik dan ahli konseling keluarga. Nama aslinya adalah Dorothy Louise. Dalam kebudayaan Barat pada umumnya, bila seorang perempuan menikah maka ia akan menggunakan nama belakang dari nama keluarga sang suami.

Nah, dalam kasus Dorothy, Law adalah nama keluarga dari suami pertamanya, Durwood Law. Sementara itu, Nolte adalah nama keluarga dari suami kedua, Claude Nolte. Untuk ukuran Amerika, memakai nama keluarga milik suami pertama dan kedua sekaligus seperti ini sebenarnya kurang lazim. Tapi begitulah mungkin cara Dorothy mempertahankan kejelasan sejarah hidupnya.

Puisi tulisan Dorothy itu, setelah kemunculan pertamanya di koran pada tahun 1954, menjadi sangat terkenal dan direproduksi di mana-mana. Yang paling spektakuler adalah ketika salah satu divisi Abbott Laboratories, Inc., sebuah perusahaan multinasional, mencantumkan puisi itu (serta 10 macam terjemahannya untuk 10 negara tujuan pemasaran yang berbeda) di kemasan produk nutrisi bayi yang terdistribusikan di seluruh dunia tanpa memberi royalti apa-apa kepada penulisnya. Dorothy sendiri baru mengurus hak intelektual atas puisi itu tahun 1972 namun tetap mengizinkan Abbott untuk terus menggunakan puisi itu secara cuma-cuma.

Dalam sejarahnya, puisi ini sempat direvisi dua kali oleh penulisnya. Pertama, pada awal tahun 1980-an, Dorothy mengubah pronomina tunggal menjadi jamak agar netral, karena bahasa Inggris termasuk bahasa yang berjender (membedakan nomina-pronomina feminin dan maskulin). Pada awalnya, nomina “anak” dan pronominanya dalam puisi ini berbentuk tunggal: “If a child lives with …, he learns ….”

Untuk menetralisir isu gender dalam puisi itu, kemudian digantilah pronomina untuk proposisi dasar puisi itu secara keseluruhan menjadi plural (jamak): “If children live with…, they learn….”

Perubahan kedua adalah dengan memecah baris tertentu yang terlalu panjang dan kompleks menjadi dua baris, serta menambahkan baris baru seiring perkembangan yang membawa situasi-situasi baru yang perlu direspons. Demikianlah, puisi yang awalnya terdiri dari 14 baris itu kini menjadi 19 baris.

Pada tahun 1998 Dorothy menjabarkan puisi itu menjadi sebuah buku yang terdiri dari 19 bab (sesuai jumlah baris dalam puisi). Buku ini ditulis bersama Rachel Harris, dan diberi judul Children Learn What They Live: parenting to inspire values, diterbitkan oleh Workman Publishing Company, New York. Buku ini diberi kata pengantar oleh penulis buku Chicken Soup for the Soul, Jack Canfield, yang menurut pengakuannya sendiri ternyata sangat dipengaruhi oleh puisi Dorothy ini.

Sebelum kepergiannya tahun 2005 pada usia 81 tahun, Dorothy Law Nolte telah sempat merampungkan buku yang kedua tentang pendidikan dan pengasuhan remaja, yang juga disusun berdasarkan pola buku pertama. Buku ini diberi judul Teenagers Learn What They Live: parenting to inspire integrity and independence, terbit tahun 2002.

Demikianlah tentang puisi Children Learn What They Live - (Dorothy Law Nolte) yang dapat admin blog paud-anakbermainbelajar bagikan, yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat. Terimakasih, semoga sehat dan sukses selalu.

Akhmad Solihin 15.31.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia

ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA - DOROTHY LAW NOLTE

15.31.00

PAUD-Anakbermainbelajar----Bunda-ayah dan guru pendidik PAUD sekalian, kita menemukan tingkah sikecil yang terkadang membuat kita kesal, berbagai polahnya yang kita anggap sebagai perilaku yang aneh yang tampak tidak wajar. Tetapi sebenarnya perilaku sikecil itu adalah hal yang wajar diusia mereka, anak tidak ada dan tidak pernah melakukan kejahatan atau hal yang tidak baik. Semua yang mereka lakukan yang menurut kita menyebalkan adalah batasan kemampuan mereka untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang baru saja menjalani kehidupan ini, serta mencari jalan untuk berkembang.

Kita terkadang lupa pada siapa anak kita sesungguhnya, terkadang kita melihat anak-anak kita sebagai orang dewasa ditubuh anak-anak. Padahal sesungguhnya mereka adalah anak-anak kecil yang sedang berkembang sesuai tahapan dimana usia mereka berada.

Berikut ini adalah contoh dibalik perilaku atau "tingkah" sikecil kita terlihat menyebalkan, tetapi sebenarnya harus kita renungkan sebelum kembali menyalahkan sikecil kita :

1. Anak "NEMPEL" terus
Kalu didekat ayah dan ibu, aku merasa nyaman banget.

2. Anak rewel saat ketemu ibu
Cuma sama ibu, aku bisa menumpahkan perasaan ini.

3. Anak Teriak "BERULAH" Berulang Kali
Lihat aku, aku butuh perhatian Ayah ibu

4. Anak Tantrum Gak Berhenti Menangis
Aku nggak tau perasaan apa ini, tolong tenangkan aku.

5. Anak Melakukan Hal yang Kita Larang
Kenapa tidak boleh? Aku cuma ingin tahu.

6. Anak Tidak Merespon Saat Dipanggil
Aku sedang fokus. Aku juga pernah melihat Ayah Ibu begini saat aku panggil.

7. Anak Bertanya Terus
Banyak pertanyaan dikepalaku aku yakin Ayah Ibu paling tahu jawabannya.

Demikian tentang maksud sikecil yang tulus dibalik perilaku atau tingkahnya yang menyebalkn, semoga bermanfaat sebagai bahan renungan kita bersama, dalam rangka mendidik dan membimbing anak-anak kita, sesuai dengan perkembangan usianya. Terimakasih sudah berkunjung kembali di blog PAUD-Anakbermainbelajar ini. Semoga sukses selalu.

Sumber : Copy-copyan Facebook.

Akhmad Solihin 21.22.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia

MAKSUD SIKECIL YANG TULUS DIBALIK PERILAKU "TINGKAHNYA" YANG MENYEBALKAN

21.22.00

INILAH 10 HAK ANAK YANG HARUS DIPENUHI OLEH ORANG TUA

18.41.00

PAUD-Anakbermainbelajar---Bunda-ayah marilah kembali kita memikirkan dan merenung kembali tentang hak-hak anak-anak kita dan masa depan mereka, marilah kita bersama-sama menyelamatkan masa depan mereka, meraih tangan mereka dari keterpurukan dan menjadi korban keadaan jaman ini. Anak adalah manusia dan individu yang perlu diperlakukan secara manusiawi dan sempurna. Karena anak sebagai manusia memiliki hak asasi, maka seharusnya setiap kita memiliki perlakuan dan mendapat perlakuan yang benar yaitu sesuai dengan tuntutan hak asasi yang melekat pada diri setiap anak. Untuk mendapatkan gambaran agar perlakuan manusiawi betul-betul tepat sesuai hak asasinya.

Mari kita bantu dan selamatkan Anak-anak kita !

Terkait dengan masalah yang berhubungan dengan hak-hak anak di seluruh dunia yang semakin hari semakin memperihatinkan. Maka perlu diambil langkah serentak di seluruh negara di dunia yang diawali dengan konvensi. Jadi secara sederhana yang melatar belakangi lahirnya konvensi Hak Anak ini adalah adanya suatu upaya kemanusiaan di dunia untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan nyata atas hak-hak anak di seluruh dunia. Walaupun disadari, bahwa dengan konvensi hak anak, tidak harus berarti bahwa kondisi dan situasi anak akan berubah dengan sendirinya.

Secara lebih jelas tentan kelahiran konvensi hak-hak anak, akan kita uraikan kronologisnya secara ringkas yaitu; Gagasan mengenai hak anak anak bermula sejak berakhir Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivitis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Find International Union. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai deklarasi Genewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelasi Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini kemudian setiap tahunya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia. Hal ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselenggarakan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.

Dari hal di atas gambaran tentang hak-hak anak dapat diperoleh melalui berbagai naskah, tetapi yang komprehensif deklarasinya dapat dijumpai dalam rumusan naskah Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (KHA - PBB). Baca Naskah di sini !!

Karena itu perlu dikemukakan dan ditegaskan kembali, bahwa konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Rumusan yang tertuan dalam konvensi ini terdiri dari 54 pasal. Konvensi ini hingga sekarang dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yag mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Demikian mengenai latar belakang lahirnya konvensi hak-hak anak secara singkat, semoga artikel ini bermanfaat. untuk menambah pengetahuan bunda-ayah-pendidik-dan orang tua tentang pentingnya hak-hak anak kita dewasa ini. terimakasih.

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber pustakan dan Internet !

Akhmad Solihin 18.26.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia

LATAR BELAKANG LAHIRNYA KONVENSI HAK-HAK ANAK

18.26.00

PAUD-Anakberminbelajar---anak dimanapun mereka berada, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, tumbuh kembang anak dijamin dalam setiap aturan dan perundang-undangan yang ada hampir disemua negara. Demikian halnya di Indonesia, setelah konvensi hak anak yang dicanangkan maka hak-hak anak, hendaknya dapat dijamin dan lebih diperhatikan demi masa depan penerus bangsa ini. Dimulai disekolah-sekolah dengan melibatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap hak-hak anak, maka secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang bersekolah dilembaga pendidikan tertentu harus dijamin dan dilindungi hak-hak mereka.

a. Krisis Ekonomi Sebagai Kasus
Di Indonesia, sebelum krisis ekonomi terjadi, sekian juta anak, berumur antara 10-14 tahun, dinyatakan oleh statistik resmi sebagai pekerja anak. Setelah krisis berlangsung selama lebih dari dua tahun, jumlah anak yang bekerja ditengarai meningkat. Banyak anak yang semula hanya bersekolah dan tidak bekerja kini menggunakan sebagian waktunya untuk bekerja. Banyak pula anak yang semula bekerja sembari bersekolah kini putus sekolah dan menjadi pekerja penuh waktu. Begitu pula, anak yang bekerja lebih dari 25 jam/minggu jumlahnya menjadi lebih banyak.

Krisis ekonomi membuat semakin banyak anak yang bekerja. Krisis juga membuat banyak anak menjadi rawan putus sekolah. Dalam contoh kasus diatas, disoroti secara khusus dua dampak krisis ini. Kedua dampak tersebut, tidak perlu penjelasan lebih jauh, nyata saling berkaitan. Kalau anak bekerja maka kesempatannya untuk bersekolah, atau setidaknya kesempatannya untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, menjadi menurun. Sebaliknya, jika anak putus sekolah, maka masalah penggunaan waktu luang menjadi mengedepan; dan bagi anak pada khususnya yang berasal dari keluarga miskin, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga akibat krisis akan mendorongnya ke posisi aktif secara ekonomi.

b. Pandangan terhadap Anak yang Tidak Bersekolah dan Anak yang Bekerja
Dewasa ini, kecuali pada beberapa masyarakat dan kebudayaan tertentu, jika dinyatakan: “Banyak anak yang putus sekolah atau beresiko putus sekolah”, maka pernyataan itu bagi kebanyakan orang dianggap mengusik, setidaknya secara moral. Dewasa ini, masyarakat umum cenderung beranggapan bahwa sekolah (lebih tepatnya: pendidikan) merupakan sesuatu yang perlu bagi anak-anak. Begitu pula halnya dengan para pemuka masyarakat, tokoh agama, para pakar, politisi dan media massa secara umum, mereka semua cenderung beranggapan bahwa sekolah bagi anak-anak merupakan sesuatu yang niscaya, tidak bisa tidak dan tidak perlu ada pertanyaan lagi mengenai hal itu. Terlepas dari apakah opini publik di kalangan masyarakat kebanyakan dipengaruhi dan dibentuk oleh pandangan dari kalangan pemuka, pakar, para politisi dan media massa; atau sebaliknya, opini publiklah yang mengarahkan sentimen para politisi, pemuka serta media-massa agar berpihak kepada opini umum; yang pasti pandangan umum mengenai perlunya pendidikan bagi anak-anak, baik pada masa krisis dan apalagi pada masa normal, telah menjadi suatu opini yang solid, tidak perlu dipertanyakan dan hampir tidak bisa digugat.

Agak berbeda halnya dengan anak yang bekerja. Di kalangan masyarakat termasuk para orangtua, masih sering muncul pertanyaan: “Apa salahnya jika anak bekerja? Bukankah anak yang bekerja, terutama yang membantu menambah penghasilan orangtuanya, adalah sesuatu yang baik?” Pada masa sebelum krisis-pun banyak diantara kalangan masyarakat, politisi, para pakar maupun sebagian aktifis LSM. yang berpandangan seperti itu. Dan setelah krisis ekonomi melanda, pandangan demikian seolah memperoleh pembenaran baru. Tentu saja ada pula yang berpendapat bahwa bekerja bukanlah suatu hal yang baik untuk anak, dan bahwa anak seharusnya tidak boleh dipekerjakan.
Untuk memahami silang pandangan menyangkut anak yang bekerja, mungkin kita perlu melihat bagaimana pandangan masyarakat berkembang dan berubah selang kurun waktu tertentu. Anak yang tidak bersekolah misalnya, walaupun pada masa sekarang dianggap sebagai suatu penyimpangan, namun pada dua atau tiga generasi yang lampau hal itu kiranya merupakan fenomena yang lumrah belaka. Pada masa itu, tak ada sedikitpun hal yang ganjil dengan anak yang tidak bersekolah. Jadi, dalam kurun dua atau tiga generasi terakhir, sebenarnya telah terjadi perubahan dalam persepsi masyarakat mengenai perlunya pendidikan bagi anak.

Hatta, dikemukakan oleh B. Rwezaura bahwa pandangan masyarakat terhadap anak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan bahwa oleh karena faktor-faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya senantiasa berkembang sebagai suatu dinamik, maka pandangan masyarakat terhadap anak juga merupakan suatu dinamik, tidak mandek dan tidak absolut. Di Inggris misalnya, perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi sesudah masa revolusi industri membuat pandangan masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan bagi anak memperoleh momentum yang kemudian diikuti dengan ketentuan resmi Negara mengenai wajib belajar.

Menggunakan kasus perubahan pandangan masyarakat mengenai arti pendidikan bagi anak seperti disampaikan terdahulu sebagai pijakan analisis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap anak yang bekerja, maka kita dapat menduga bahwa bukannya tidak mungkin jika kelak, satu atau dua generasi mendatang, keberadaan anak yang bekerja akan mengusik setiap orang, setidaknya secara moral: bahwa keberadaan anak yang bekerja adalah suatu aib yang tidak bisa ditolerir.

c. Penetapan Standar dan Perubahan Pandangan Masyarakat
Selain karena perubahan dan/atau perkembangan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya, perubahan pandangan masyarakat juga bisa disebabkan oleh nilai atau aturan tertentu. Misalnya, pada jaman jahiliah, anak-anak perempuan dianggap sebagai aib dan boleh dibunuh. Namun setelah Nabi Muhammad SAW memperkenalkan nilai dan aturan baru, maka terjadi perubahan pada pandangan terhadap anak perempuan.
Tadi telah disinggung tentang kaitan antara perkembangan revolusi industri dengan berubahnya pandangan masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan bagi anak serta keputusan untuk mengintroduksikan sistim wajib belajar melalui aturan/legislasi di Inggris. Dengan pemberlakuan aturan mengenai wajib belajar, maka secara teknis setiap anak harus memperoleh pendidikan (biasanya pendidikan dasar) selama periode tertentu misalnya enam atau sembilan tahun.
Pengenalan suatu nilai baru dan pemberlakuan aturan yang sesuai merupakan suatu langkah yang akan membawa dampak tidak saja secara moral namun juga secara yuridis. Nilai yang baru membuat orang menjadi merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan. Pemberlakuan aturan yang mengikat akan membawa sanksi bagi setiap pelanggaran. Melalui pemberlakuan aturan, maka wajib belajar (dalam contoh ini di Inggris) mempunyai kekuatan hukum. Ia beranjak dari sekedar himbauan moral atau pernyataan politik yang “tidak bergigi”, menjadi suatu standar yang bisa diadili (justiciable). Langkah pengenalan nilai dan aturan seperti itu biasa disebut sebagai “penetapan standar” (standard setting).

Dengan standar yang ditetapkan melalui aturan yang berkekuatan hukum, maka penegakan (enforcement) bisa dijalankan. Orangtua yang gagal mengirimkan anaknya ke sekolah, bisa dikenai sanksi tertentu. Penegakan yang konsekuen dan konsisten, pada gilirannya akan membuat masyarakat, terpaksa ataupun sukarela, mematuhi ketentuan yang ada. Demikianlah maka setelah satu generasi kemudian, semua anak praktis sudah akan memperoleh pendidikan dasar yang diwajibkan. Lalu pada generasi berikutnya, membiarkan anak tidak bersekolah akan dianggap bukan saja sebagai suatu pelanggaran hukum namun juga sebagai penyimpangan sosial dan moral. Jadi penegakan hukum pada gilirannya akan memperkuat nilai yang diberlakukan. Opini masyarakat akan menjadi semakin solid dan orang tidak lagi menganggap perlu ada pertanyaan mengenai keniscayaan pendidikan bagi anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan standar melalui aturan yang berkekuatan hukum, jika diikuti dengan penegakan secara konsekuen, pada gilirannya akan membawa perubahan pada persepsi dan perilaku sosial. Dengan kata lain, penetapan standar bisa membawa perubahan terhadap perilaku dan pandangan masyarakat.

d.Konsep Hak Anak dan Perkembangannya
Pandangan masyarakat mengenai apa yang perlu bagi anak, membentuk konsep mengenai hak anak. Misalnya, jika dianggap bahwa anak memerlukan pendidikan, maka pandangan ini membentuk konsep mengenai hak anak atas pendidikan. Begitu pula jika dipandang bahwa anak perlu dilindungi dari penghisapan (eksploitasi) ekonomi, maka pandangan seperti ini akan membentuk konsep mengenai hak anak untuk dilindungi dari berbagai pekerjaan yang berdampak buruk bagi perkembangan, kesehatan dan moral anak, atau yang membahayakan keselamatannya.

Dimuka telah diuraikan bahwa pandangan masyarakat terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Demikianlah maka konsep mengenai hak anak juga mengalami perubahan dan perkembangan.

Syahdan, pada jaman dahulu anak tidak dianggap sebagai subyek, melainkan hanya sebagai obyek milik orangtua semata. Oleh karena itu masyarakat pada jaman itu mentolerir dan menganggap biasa jika orangtua menjual, menganiaya, ataupun membunuh anaknya. Anak tidak lebih statusnya daripada seorang budak. Dan konon yang paling menderita adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Pada awal kelahiran Negara Kebangsaan moderen seperti yang kita kenal saat ini, dimana mulai diperkenalkan adanya sistim hukum nasional yang tunggal, sistim hukum nasional juga masih belum mengakui anak sebagai suatu subyek hukum yang mandiri. Bahkan di Perancis, yang notabene merupakan tempat kelahiran Negara Kebangsaan moderen, baru pada tahun 1945 atau sekitar satu-setengah abad setelah Perancis memperkenalkan Negara Kebangsaan, hukum perdatanya yang memberikan kewenangan penuh kepada ayah untuk memenjarakan anaknya (dibawah 21 tahun) mulai direvisi.

Kita ketahui pula, bahwa hingga saat inipun kewenangan publik untuk melakukan intervensi dan melindungi anak yang dianiaya (abuse) oleh orangtuanya di Indonesia masih belum tegas diatur dalam KUHP maupun didalam perundangan nasional lainnya. Dengan kata lain, belum ada penetapan standar yang berkekuatan hukum yang pasti untuk memberikan ganjaran pidana bagi orangtua yang menganiaya anak, atau untuk mencabut hak perwalian orangtua atas anak — setidaknya didalam enforcementnya.

e. Penetapan Standar Internasional dibidang Hak Anak
Penetapan standar bisa dilakukan di tingkat nasional dalam wilayah suatu negara. Namun bisa juga dilakukan ditingkat internasional melibatkan beberapa atau semua negara di dunia.

Dalam konteks ini, penetapan standar pertama di bidang hak anak dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Segera setelah pendiriannya pada tahun 1919, ILO membuat Konvensi yang menetapkan batas usia minimum bagi anak untuk dipekerjakan. Konvensi ILO tersebut, karena mandat organisasi yang memang terbatas di bidang perburuhan, cakupannya juga terbatas hanya pada hak anak atas “perlindungan dari eksploitasi ekonomi”.

Republik Indonesia memang belum diprokamasikan pada waktu itu. Namun sebagai jajahan Belanda, hukum Belanda diberlakukan di Indonesia pada masa itu. Dalam kaitan ini, cukup menarik untuk berspekulasi tentang kaitan antara Konvensi ILO tahun 1919 dengan Staatsblad (Lembaran Negara pada jaman pemerintahan kolonial Belanda) tahun 1925 yang menetapkan batas umur minimum tertentu sebelum anak boleh dipekerjakan yang diberlakukan di Indonesia, dan yang belum dicabut hingga saat ini.
Lima tahun setelah Konvensi ILO 1919 tersebut, yakni pada tahun 1924, organisasi internasional yang ada pada waktu itu, Liga Bangsa Bangsa, mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Berbeda dengan Konvensi ILO, Deklarasi ini menetapkan standar-standar internasional mengenai apa yang dianggap sebagai hak anak dengan cakupan yang lebih luas dari sekedar “melindungi anak dari eksploitasi ekonomi”, namun juga masih cukup terbatas sesuai perkembangan pada masa itu.

Pada tahun 1948, beberapa waktu setelah Liga Bangsa Bangsa bubar, organisasi internasional yang baru, Perserikatan Bangsa Bangsa, mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Patut kita catat bahwa pada tahun 1948 negara Republik Indonesia sudah lahir). Dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi. Selanjutnya pada tahun 1959, PBB seolah menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Liga Bangsa Bangsa, kembali mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini merupakan deklarasi internasional kedua dan tentu saja cakupannya menjadi agak lebih luas jika dibandingkan dengan Deklarasi pertama oleh Liga Bangsa Bangsa yang dicanangkan tahun 1924.

Berbeda dengan Konvensi, Deklarasi merupakan suatu penetapan standar yang hanya mengikat secara moral namun tidak mengikat secara yuridis. Jadi, Deklarasi Internasional tentang Hak Anak, baik yang pertama (1924) maupun yang kedua (1959) tidak mengikat secara hukum.
Pada tahun 1989, Majelis Umum PBB menerima dengan suara bulat naskah akhir Konvensi Hak Anak, yang kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tahun berikutnya, 1990.

Banyak perkembangan menyangkut konsep mengenai hak anak yang terjadi sejak dicanangkannya Deklarasi Hak Anak II (1959) hingga disetujuinya naskah Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB (1989). Beberapa perkembangan yang bisa disebutkan antara lain ialah diberlakukannya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1976). Didalam kedua instrumen internasional tersebut konsep mengenai hak anak mengalami perkembangan cukup pesat. Tambahan lagi, selama kurun tersebut masih ada banyak instrumen internasional lain menyangkut hak asasi manusia, yang langsung maupun tidak langsung membawa dampak pula bagi perkembangan konsep tentang hak anak. Singkatnya, Konsep tentang hak anak yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak jauh lebih luas dibandingkan dengan yang tercakup dalam Deklarasi Hak Anak yang dicanangkan pada periode sebelumnya.

Isi Konvensi Hak Anak
Demikian luasnya cakupan hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, sehingga untuk bisa mengingatnya dengan lebih mudah, dibuat pengelompokan tertentu. Salah satu cara pengelompokan yang populer ialah dengan membagi hak anak menjadi empat kategori, yakni hak hidup dan kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Namun demikian, pengelompokan “resmi” yang dibuat oleh Komite Hak Anak (yakni badan yang dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan Konvensi di setiap Negara) membagi Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori, sebagai berikut:
1. Langkah-langkah Implementasi Umum
2. Definisi Anak
3. Prinsip-prinsip Umum
4. Hak dan Kemerdekaan Sipil
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
7. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
8. Perlindungan Khusus.

Dari delapan kategori tersebut, kelompok yang secara substantif berisi kandungan konsep hak anak adalah kategori ke 4-8. Secara garis besar, kandungan hak anak dalam setiap kategori adalah sebagai berikut:
Hak dan Kemerdekaan Sipil: Terdiri atas Pasal-pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 dan 37(a). Merupakan penegasan bahwa anak adalah subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kemerdekaan sipil sebagaimana layaknya orang dewasa. Sebagian terbesar dari ketentuan dalam kategori ini diturunkan dari “hak sipil dan politik” yang berlaku bagi orang dewasa. Misalnya, anak berhak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan, anak berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat, dan berhak untuk bebas dari perlakuan semena-mena.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti: Terdiri atas Pasal-pasal 5, 18 ayat 1-2, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 27 ayat 4 dan 39. Mengatur hubungan anak dengan orangtua/ keluarganya, baik hubungan ekonomi-sosial-budaya maupun hubungan sipil dan hubungan hukum. Misalnya hak anak mendapatkan jaminan nafkah dari orangtua terutama jika orangtua tinggal di negara lain, untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orangtuanya sendiri, hak anak jika orangtuanya berpisah, hak anak jika ia diangkat/ diadopsi oleh keluarga lain, dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa berhubung anak, baik secara ekonomi-sosial-budaya maupun secara sipil dan yuridis sangat bergantung kepada orangtua atau orang dewasa lain yang memegang hak asuh atas anak, maka aturan menyangkut kategori ini sangat luas dan cukup kompleks.

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar: Terdiri atas Pasal-pasal 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26 dan 27 ayat 1-3. Memberikan kepada anak-anak hak atas standar kesehatan dan kesejahteraan. Misalnya, hak atas untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Hak-hak ini diturunkan dari “hak ekonomi-sosial-budaya” yang berlaku bagi orang dewasa.

Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya: Terdiri atas Pasal-pasal 28, 29 dan 31. Sebagaimana kategori sebelumnya, hak-hak di sini pada umumnya juga diturunkan dari hak-hak ekonomi-sosial-budaya yang berlaku bagi orang dewasa. Misalnya hak atas pendidikan dasar secara gratis.

Perlindungan Khusus: Terdiri atas Pasal-pasal 22, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32, 33, 34, 35 dan 36. Kategori ini dibagi lagi menjadi empat sub-kategori, yakni: (A) Perlindungan bagi anak dalam situasi konflik bersenjata dan yang menjadi atau mencari status pengungsi; (B) Perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum; (C) Perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi, penyalah-gunaan obat dan narkotika, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan, atau dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya; dan (D) Perlindungan bagi anak-anak dari kelompok minoritas serta kelompok masyarakat adat (indigenous). Kategori ini bersifat khas hak anak dan sangat kompleks. Kategori ini meliputi baik hak-hak ekonomi-sosial-budaya maupun hak-hak sipil-politik.

Bagi pembaca yang mempunyai minat untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai rincian lebih lanjut dari kandungan substantif hak-hak anak tersebut, disarankan untuk membaca Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak, karena sifat yang cakupannya, membawa pandangan baru yang radikal terhadap anak sebagai manusia dan sekaligus subyek hukum. Jika standar-standar dalam KHA ditegakkan secara konsisten dan konsekuen, hanya dalam satu generasi ia akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pandangan dan praktek sosial masyarakat, tidak saja terhadap anak-anak namun juga terhadap sesama manusia lainnya.

Implementasi Konvensi Hak Anak
Di atas tadi telah didiskusikan secara ringkas bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap anak; dan bagaimana hubungannya dengan perkembangan konsep hak anak. Juga bagaimana penetapan standar yang mengikat secara yuridis dan penegakannya membawa pengaruh pada persepsi dan praktek sosial (dalam hal ini menyangkut hak anak).

Berdasarkan sifatnya, hukum internasional termasuk hukum internasional dibidang HAM (KHA adalah bagian integral dari hukum internasional dibidang HAM), bersifat mengikat terhadap Negara; bukannya mengikat individu maupun badan-badan hukum swasta.
Penegakan hukum internasional dibidang HAM, agar bersifat mengikat terhadap individu dan badan-badan swasta, harus dilakukan dengan mentransformasikan hukum internasional bersangkutan kedalam ketentuan-ketentuan didalam hukum nasional suatu Negara. Inilah yang disebut sebagai implementasi atau aplikasi domestik dari hukum HAM internasional. (Perlu diingat bahwa hanya instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis-lah — seperti Konvensi Hak Anak — yang mempunyai kekuatan paksa agar diimplementasikan di tingkat nasional).

Dalam kaitan ini, karena Republik Indonesia sudah ikut menyetujui (meratifikasi) KHA, maka Indonesia terikat pada kewajiban yuridis untuk mengimplementasikan KHA didalam wilayah hukum nasional Indonesia.

Dalam wacana HAM, ada tiga kewajiban dasar yang dikenal sebagai kewajiban generik (generic obligations). Kewajiban-kewajiban lain pada umumnya merupakan turuna atau derivat dari ketiga kewajiban generik tersebut. Tiga kewajiban generik dimaksud ialah:
• Kewajiban untuk menghormati (respect)
• Kewajiban untuk melindungi (protect)
• Kewajiban untuk memenuhi (fulfill)
Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi. Kewajiban ini relatif mudah dan murah, karena hanya mengehendaki abstensi: sudah cukup terlaksana sejauh Negara, perangkat dan aparatnya, tidak melakukan pelanggaran. Misalnya, polisi tidak melakukan penangkapan dan pehananan sewenang-wenang, atau penyiksaan, terhadap anak yang dicurigai telah melakukan pencurian. Kiranya tidak perlu penjelasan panjang lebar, tidak melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan tidak menyiksa anak yang dituduh mencuri, sama sekali merupakan perkara mudah dan tidak membutuhkan biaya sepeserpun.

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk memberikan perlindungan agar anak tidak dilanggar haknya oleh orang atau individu lain (termasuk orangtua anak sendiri), dan memberikan sanksi (biasanya sanksi pidana) bagi setiap pelanggaran Perlindungan dimaksud biasanya diwujudkan dengan membuat aturan hukum di tingkat nasional, atau menyesuaikan aturan hukum nasional yang ada agar sesuai dengan standar serta ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Upaya untuk memberi perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku-pelaku non-Negara seperti ini dikenal juga sebagai “efek horizontal dari hukum HAM internasional” (horizontal effect of international human rights law). Misalnya, Negara membuat aturan baru atau menyesuaikan aturan yang ada guna melarang dilakukannya tindakan main hakim sendiri oleh siapapun (termasuk oleh satpam) terhadap seorang anak yang dituduh atau diketahui mencuri; dan memberikan sanksi terhadap satpam yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.

Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk memberikan apa-apa yang diakui sebagai hak dalam ketentuan Konvensi yang ada. Misalnya, jika ditentukan bahwa setiap anak yang dituduh telah melanggar hukum pidana (mencuri) berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara, maka Negara harus menyediakan pengacara dimaksud. Kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban yang paling sulit untuk dilakukan, antara lain karena implementasinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam contoh kasus tadi, dimana Negara harus menyediakan pengacara bagi setiap anak yang dituduh mencuri, jelas membutuhkan biaya (untuk gaji, administrasi kepegawaian, dsb.) yang tidak kecil.

Demikian tentang implikasi konvensi hak anak dalam kegiatan di lembaga sekolah, khususnya dilembaga-lembaga PAUD kita, semoga dapat menjadi bahan perenungan dan masukan untuk menentukan kegiatan yang dapat mendukung hak-hak anak kita di sekolah. terimakasih. semoga bermanfaat.

Akhmad Solihin 14.36.00 PAUD Anakbermainbelajar Indonesia